Profil 9 Partai Pemilu 2009 yang Menuju Senayan

PARTAI DEMOKRAT
Partai Demokrat didirikan atas inisiatif Susilo Bambang Yudhoyono yang terilhami oleh kekalahan terhormat Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan Calon wakil Presiden dalam Sidang MPR tahun 2001.

Dari perolehan suara dalam pemilihan cawapres dan hasil pooling public yang menunjukkan popularitas yang ada pada diri Susilo Bambang Yudhoyono (selanjutnya disebut SBY), beberapa orang terpanggil nuraninya untuk memikirkan bagaimana sosok SBY bisa dibawa menjadi Pemimpin Bangsa dan bukan direncanakan untuk menjadi Wakil Presiden RI tetapi menjadi Presiden RI untuk masa mendatang.

Hasilnya adalah beberapa orang diantaranya Vence Rumangkang menyatakan dukungannya untuk mengusung SBY ke kursi Presiden, dan bahwa agar cita-cita tersebut bisa terlaksana, jalan satu-satunya adalah mendirikan partai politik.

Perumusan konsep dasar dan platform partai sebagaimana yang diinginkan SBY dilakukan oleh Tim Krisna Bambu Apus dan selanjutnya tehnis administrasi dirampungkan oleh Tim yang dipimpin oleh Vence Rumangkang. Juga terdapat diskusi-diskusi tentang perlunya berdiri sebuah partai untuk mempromosikan SBY menjadi Presiden.

Antara lain:
Pada tanggal 12 Agustus 2001 pukul 17.00 diadakan rapat yang dipimpin langsung oleh SBY di apartemen Hilton. Rapat tersebut membentuk tim pelaksana yang mengadakan pertemuan secara marathon setiap hari.

Tim itu terdiri dari :
(1). Vence Rumangkang,
(2). Drs. A. Yani Wahid (Alm),
(3). Achmad Kurnia,
(4). Adhiyaksa Dault, SH,
(5). Baharuddin Tonti,
(6). Shirato Syafei.

Pada tanggal 19 Agustus 2001, SBY memimpin langsung pertemuan yang merupakan cikal bakal pendirian dari Partai Demokrat. Dalam pertemuan tersebut, Vence Rumangkang menyatakan bahwa rencana pendirian partai akan tetap dilaksanakan dan hasilnya akan dilaporkan kepada SBY.

Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2001, Vence Rumangkang yang dibantu oleh Drs. Sutan Bhatoegana berupaya mengumpulkan orang-orang untuk merealisasikan pembentukan sebuah partai politik.

Pada akhimya, terbentuklah Tim 9 yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang yang bertugas untuk mematangkan konsep-konsep pendirian sebuah partai politik.

Mereka adalah:
Vence Rumangkang
Dr. Ahmad Mubarok, MA
Drs. A. Yani Wachid (almarhum)
Prof. Dr. Subur Budhisantoso
Prof. Dr. Irzan Tanjung
RMH. Heroe Syswanto Ns
Prof. Dr. RF. Saragjh, SH., MH
Prof. Dardji Darmodihardjo
Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas
Prof. Dr. T Rusli Ramli, MS

Di samping nama- nama tersebut, ada juga beberapa orang yang sekali atau dua kali ikut berdiskusi. Diskusi Finalisasi konsep partai dipimpin oleh SBY.

Untuk menjadi sebuah Partai yang disahkan oleh Undang- Undang Kepartaian dibutuhkan minimal 50 (limapuluh) orang sebagai pendirinya, tetapi muncul pemikiran agar jangan hanya 50 orang saja, tetapi dilengkapi saja menjadi 99 (sembilanpuluh sembilan) orang agar ada sambungan makna dengan SBY sebagai penggagas, yakni SBY yang lahir tanggal 9 bulan 9.

Pada tanggal 9 September 2001, bertempat di Gedung Graha Pratama Lantai XI, Jakarta Selatan dihadapan Notaris Aswendi Kamuli, SH Partai Demokrat dinyatakan sah berdiri.
Pada tanggal 10 September 2001 jam 10.00 WIB Partai Demokrat didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI oleh Vence Rumangkang, Prof. Dr. Subur Budhisantoso, Prof. Dr. Irsan Tandjung, Drs. Sutan Bhatogana MBA, Prof. Dr. Rusli Ramli dan Prof. Dr. RF. Saragih, SH, MH dan diterima oleh Ka SUBDIT Pendaftaran Departemen Kehakiman dan HAM.

Ketua Umum : Hadi Utomo
Alamat : Jl. Pemuda No 712 Jakarta Timur 13220, Telp. 62 21 4755146 Fax. 62 21 4757957
Email : news-pd@demokrat.or.id
Telepon : 62 21 4755146
Website : http://www.demokrat.or.id/

PARTAI GOLKAR
Partai Golongan Karya (Partai Golkar) adalah salah satu partai politik besar Indonesia. Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya 1964 oleh Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik. Dalam perkembangannya, Sekber Golkar berubah wujud menjadi Golongan Karya yang menjadi salah satu organisasi peserta Pemilu.

Dalam Pemilu 1971 (Pemilu pertama dalam pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto), salah satu pesertanya adalah Golongan Karya dan mereka tampil sebagai pemenang. Kemenangan ini diulangi pada Pemilu-Pemilu pemerintahan Orde Baru lainnya, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Kejadian ini dapat dimungkinkan, karena pemerintahan Soeharto membuat kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung kemenangan Golkar, seperti peraturan monoloyalitas PNS, dan sebagainya.

Setelah pemerintahan Soeharto selesai dan reformasi bergulir, Golkar berubah wujud menjadi Partai Golkar, dan untuk pertama kalinya mengikuti Pemilu tanpa ada bantuan kebijakan-kebijakan yang berarti seperti sebelumnya di masa pemerintahan Soeharto. Pada Pemilu 1999 yang diselenggarakan Presiden Habibie, perolehan suara Partai Golkar turun menjadi peringkat kedua setelah PDI-P.

Partai Golkar menjadi pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif pada tahun 2004 dengan meraih 24.480.757 suara atau 21,58% dari keseluruhan suara sah.

Kemenangan tersebut merupakan prestasi tersendiri bagi Partai Golkar karena pada Pemilu Legislatif 1999, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mendominasi perolehan suara. Dalam Pemilu 1999, Partai Golkar menduduki peringkat kedua dengan perolehan 23.741.758 suara atau 22,44% dari suara sah. Sekilas Partai Golkar mendapat peningkatan 738.999 suara, tapi dari prosentase turun sebanyak 0,86%.

Sekarang ini, Partai Golkar dipimpin oleh Ketua Umum DPP Golkar, Jusuf Kalla, yang juga wakil presiden saat ini. Sebelumnya jabatan ini dipegang oleh Akbar Tandjung.

Golkar pada pemilu 1999 memperoleh suara 22 % suara. Ini merupakan kemerosotan yang jauh sekali dari pada pemilu-pemilu sebelumnya. Karena, dalam pemilu 1997 partai Golkar memperoleh suara sebanyak 70,2%, sedangkan dalam pemilu-pemilu sebelumnya juga sekitar 60 sampai 70%. Contohnya, dalam pemilu tahun 1987 Golkar dapat menguasai secara mutlak 299 kursi dalam DPR. Selama Orde Baru, DPR ada dalam cengkeraman Golkar dan militer, karena Golkar selalu memenangkan pemilu secara mutlak.

Pada tahun 1964 untuk menghadapi kekuatan PKI (dan Bung Karno), golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat ( seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).

Sekber Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber Golkar ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang makin meningkat. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak berada dibawah pengaruh politik tertentu. Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat, karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional Sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi.

Dengan adanya pengakuan tentang kehadiran dan legalitas golongan fungsional di MPRS dan Front Nasional maka atas dorongan TNI dibentuklah Sekretariat Bersama Golongan Karya, disingkat Sekber Golkar, pada tanggal 20 Oktober 1964. Terpilih sebagai Ketua Pertama, Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Suprapto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Desember 1965.

Pada awal pertumbuhannya, Sekber Golkar beranggotakan 61 organisasi fungsional yang kemudian berkembang menjadi 291 organisasi fungsional. Ini terjadi karena adanya kesamaan visi diantara masing-masing anggota. Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber Golkar ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu:

Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO), Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Organisasi Profesi, Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM), Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI), dan Gerakan Pembangunan.

Untuk menghadapi Pemilu 1971, 7 KINO yang merupakan kekuatan inti dari Sekber Golkar tersebut, mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut menjadi peserta Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya (Golkar). Logo dan nama ini, sejak Pemilu 1971, tetap dipertahankan sampai sekarang.

Ketua Umum : Muhammad Jusuf Kalla
Alamat : Jl Anggrek Nelly Murni No 11A, Slipi, Jakarta Barat
Email :
Telepon : 021-5302222/021-5481746
Website : http://www.golkar.or.id/

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) adalah salah satu partai politik besar yang ada di Indonesia saat ini. Lahirnya PDI-P dapat dikaitkan dengan peristiwa 27 Juli 1996.

Hasil dari peristiwa ini adalah tampilnya Megawati Soekarnoputri di kancah perpolitikan nasional. Walaupun sebelum peristiwa ini Megawati tercatat sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia dan anggota Komisi I DPR, namun setelah peristiwa inilah, namanya dikenal diseluruh Indonesia.

Setelah dibukanya kehidupan kepartaian politik oleh Presiden Habibie, untuk menyongsong Pemilu 1999, PDI-P didirikan. Dalam Pemilu ini, PDI-P memperoleh peringkat pertama untuk suara DPR dengan memperoleh 151 kursi.

Walaupun demikian, PDI-P gagal membawa Megawati ke kursi kepresidenan, karena kalah voting dalam Sidang Umum MPR 1999 dari Abdurrahman Wahid, dan oleh karenanya Megawati menduduki kursi wakil presiden. Setelah Abdurrahman Wahid turun dari jabatan presiden pada tahun 2001, PDI-P berhasil menempatkan Megawati ke kursi presiden.

Dalam Pemilu legislatif 2004, perolehan suara PDI-P turun ke peringkat kedua, dengan 109 kursi. Untuk Pemilu presiden 2004, PDI-P kembali mencalonkan Megawati sebagai calon presiden, berpasangan dengan KH Hasyim Muzadi sebagai calon wakil presiden.

Kongres I PDI-P berlangsung di Semarang, Jawa Tengah pada tahun 2000.

Pada 28 Maret 2005, Kongres II PDI-P dibuka di Sanur, Bali, di tengah aksi sekelompok kader yang meminta reformasi di dalam tubuh PDI-P dan terkumpul dalam "Gerakan Pembaruan PDI-P".

Kongres ditutup pada 31 Maret, dua hari lebih cepat dari yang direncanakan, dengan terpilihnya kembali Megawati Soekarnoputri secara aklamasi oleh sekitar 1.000 utusan PDI Perjuangan dari seluruh Indonesia sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan periode 2005-2010 beserta sejumlah pengurus lainnya.

Sadar akan tuntutan proses regenerasi kepemimpinan dalam tubuh Partai, Megawati menunjuk Pramono Anung Wibowo, seorang politisi muda, sebagai Sekretaris Jenderal. Sedangkan Guruh Sukarnoputra, adik Megawati, yang sebelumnya ikut dalam bursa calon Ketua Umum, terpilih sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Visi:
Bahwa sesungguhnya cita-cita luhur untuk membangun dan mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta beradab dan berketuhanan sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945 adalah merupakan cita-cita bersama dari seluruh rakyat Indonesia

Perwujudan cita-cita bersama tersebut menuntut keterlibatan semua kekuatan bangsa, baik secara individual maupun secara kolektif, sekaligus merupakan hak dan tanggung jawab seluruh rakyat. PDI Perjuangan sebagai wadah dan alat perjuangan serta kekuatan politik rakyat berasaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai jiwa dan semangat lahirnya pada 1 Juni 1945.

Di dalam perwujudannya, PDI Perjuangan mempunyai jati diri kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial dengan watak demokratis, merdeka, pantang menyerah, dan terbuka yang seluruhnya merupakan modal perjuangan untuk membangun bangsa dan karakter bangsa serta menggerakkan kekuatan dan memperjuangan aspirasi rakyat menjadi kebijakan negara.

Untuk itu PDI Perjuangan mempunyai tugas mempertahankan dan mewujudkan cita-cita Negara Proklamasi 17 Agustus 1945, melaksanakan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta mempersiapkan kader Bangsa.

Oleh karena itu, melalui kekuatan dan kekuasaan politik yang senantiasa akan diperjuangkan, PDI Perjuangan bertekad untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketua Umum : Megawati Soekarnoputri
Alamat : Jl Lenteng Agung No 99, Jakarta 10710
Email :
Telepon : 021-7806028/7806032
Website : http://www.pdi-perjuangan.or.id/

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
Partai Keadilan Sejahtera (disingkat PKS atau PK Sejahtera) adalah salah satu partai politik berbasis Islam di Indonesia. PKS didirikan di Jakarta pada 9 Jumadil 'Ula 1423 H bertepatan dengan 20 April 2002. PKS merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan (PK) yang didirikan di Jakarta pada 26 Rabi'ul Awwal 1419 H bertepatan dengan 20 Juli 1998.

Pada 20 Juli 1998 PKS berdiri dengan nama awal Partai Keadilan (disingkat PK) dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Presiden partai ini adalah Nurmahmudi Isma'il.

Pada 30 Mei 1999 delapan partai politik berasaskan Islam (PPP, Partai Keadilan, Partai Kebangkitan Ummat, Partai Ummat Islam, PPII Masyumi, PNU, PBB, dan PSII 1905) menyepakati penggabungan sisa suara (stembus accoord) hasil Pemilu 1999.

Pada 20 Oktober 1999 PK menerima tawaran kursi Kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dalam Kabinet Pemerintahan KH Abdurrahman Wahid, dan menunjuk Nurmahmudi Isma'il (saat itu presiden partai) sebagai calon menteri. Nurmahmudi kemudian mengundurkan diri sebagai presiden partai dan digantikan oleh Hidayat Nur Wahid pada 21 Mei 2000.

Pada 3 Agustus 2000 delapan partai Islam (PPP, PBB, PK, Masyumi, PKU, PNU, PUI, dan PSII 1905) menggelar acara sarasehan dan silaturahmi partai-partai Islam di Masjid Al Azhar dan meminta Piagam Jakarta masuk dalam Amandemen UUD 1945.

Pada 8 Juni 2002 PKS menjadi salah satu partai yang menandatangani dokumen bersama dengan 15 pimpinan parpol lainnya yang menolak UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikutsertaan parpol pada pemilu selanjutnya (electoral threshold) dua persen di Hotel Sahid, Jakarta. Dokumen bersama ini juga menuntut agar semua parpol peserta Pemilu 1999 diikutkan lagi dalam Pemilu 2004 walaupun ada parpol yang sama sekali tidak mempunyai perolehan kursi di DPR/DPRD.

Pada bulan Maret hingga Juni 2003 tercatat aksi-aksi PK yang mendukung aksi-aksi PKS.

Pada 2 Juli 2003 PKS menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota).

Pada 3 Juli 2003 PK bergabung dengan PKS dan dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya. Dengan penggabungan ini maka PK resmi berubah nama menjadi PKS.

Pada Pemilu 2004, PKS memperoleh suara sebanyak 7,34% (8.325.020) dari jumlah total dan mendapatkan 45 kursi di DPR dari total 550 kursi di DPR. Hidayat Nur Wahid (Presiden PKS yang sedang menjabat) kemudian terpilih sebagai ketua MPR masa bakti 2004-2009 dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden PK Sejahtera.

Sidang Majelis Syuro I PKS pada 26-29 Mei 2005 di Jakarta memilih Tifatul Sembiring sebagai Presiden PKS periode 2005-2010.

Pada 9 Juli 2008 melalui pengundian nomor urut partai yang diadakan secara resmi oleh KPU, PKS memperoleh nomor urut 8 sebagai peserta Pemilu 2009.

Ketua Umum : Tifatul Sembiring
Alamat : Kator DPP: Jl. Mampang Prapatan Raya No 98 D-E-F, Jakarta Selatan 12720
Email : info@pk-sejahtera.org
Telepon : (021) 7995425, Fax: (021) 7995433
Website : http://www.pk-sejahtera.org/

PARTAI AMANAT NASIONAL
Partai Amanat Nasional atau sering disingkat PAN adalah sebuah partai politik di Indonesia dengan nomor urut 9 pada Pemilu 2009. Asas partai ini adalah 'Akhlak Politik Berlandaskan Agama yang Membawa Rahmat bagi Sekalian Alam' (AD Bab II, Pasal 3 [2]).

PAN didirikan pada 23 Agustus 1998 berdasarkan pengesahan Depkeh HAM No. M-20.UM.06.08 tgl. 27 Agustus 2003. Ketua Majelis Penasihat Partai dijabat oleh Amien Rais. Wakil Ketua dijabat oleh Hatta Rajasa dan A.M. Fatwa.

Kelahiran Partai Amanat Nasional (PAN) dibidani oleh Majelis Amanat Rakyat (MARA), salah satu organ gerakan reformasi pada era pemerintahan Soeharto, PPSK Muhamadiyah, dan Kelompok Tebet.

PAN dideklarasasikan di Jakarta pada 23 Agustus 1988 oleh 50 tokoh nasional, di antaranya Prof Dr H Amien Rais, mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Goenawan Mohammad, Abdillah Toha, Dr Rizal Ramli, Dr Albert Hasibuan, Toety Heraty, Prof Dr Emil Salim, Drs Faisal Basri MA, AM Fatwa, Zoemrotin, Alvin Lie Ling Piao, dan lainnya.

Sebelumnya pada pertemuan tanggal 5-6 Agustus 1998 di Bogor, mereka sepakat membentuk Partai Amanat Bangsa (PAB) yang kemudian berubah nama menjadi Partai Amanat Nasional (PAN).

PAN bertujuan menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material dan spiritual. Cita-cita partai berakar pada moral agama, kemanusiaan, dan kemajemukan. Selebihnya PAN menganut prinsip nonsektarian dan nondiskriminatif.

Untuk terwujudnya Indonesia baru, PAN pernah melontarkan gagasan wacana dialog bentuk negara federasi sebagai jawaban atas ancaman disintegrasi. Titik sentral dialog adalah keadilan dalam mengelola sumber daya, sehingga rakyat seluruh Indonesia dapat benar-benar merasakan sebagai warga bangsa.

Pada Pemilu 2004, PAN mencalonkan pasangan Amien Rais dan Siswono Yudohusodo sebagai calon presiden untuk dipilih secara langsung. Pasangan ini meraih hampir 15% suara nasional.

Pada 5-7 Juli 1998 dilaksanakan Tanwir Muhammadiyah di Semarang yang dihadiri oleh seluruh jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta utusan dari tingkat wilayah (provinsi). Dalam sidang komisi, mayoritas peserta menginginkan agar warga Muhammadiyah membangun partai yang baru.

Namun dalam keputusan resmi dinyatakan, bahwa Muhammadiyah tidak akan pernah berubah menjadi parpol, juga tidak akan membidani lahirnya sebuah parpol. Tetapi warga Muhammadiyah diberi keleluasaan untuk terlibat dalam parpol sesuai dengan minat dan potensinya.

Pada 22 Juli, Amien Rais menghadiri pertemuan MARA di Hotel Borobudur, Jakarta. Hadir dalam acara membahas situasi politik terakhir ini, antara lain: Goenawan Mohammad, Fikri Jufri, Dawan Rahardjo, Ratna Sarumpaet, Zumrotin, dan Ismet Hadad.

Dari hasil diskusi dan evaluasi kinerja MARA, Goenawan kemudian menyimpulkan bahwa disepakati perlunya MARA mempersiapkan pembentukan partai, di samping fungsinya semula sebagai gerakan moral. Tim kecil yang diharapkan akan membidani lahirnya sebuah parpol kemudian dibentuk.

Tokoh-tokohnya adalah Amien Rais, Abdillah Toha, Hatta Rajasa, Bambang Sudibyo, Dede Yusuf, Didiek J. Rachbini, Soetrisno Bachir, Zulkifli Hasan, Alvin Lie Ling Piao, dan Siti Fadillah Supari.

Ketua Umum: Soetrisno Bachir
Sekretaris Jenderal: Zulkifli Hasan
Ketua Umum : Soetrisno Bachir
Alamat : Rumah PAN: Jl. Warung Buncit Raya No 17, Jakarta Selatan
Email : info@pan.or.id
Telepon : (021) 7975588, Fax : (021) 7975632
Website : http://www.pan.or.id/

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
Pada saat pendeklarasiannya pada tanggal 5 Januari 1973 partai ini merupakan hasil gabungan dari empat partai keagamaan yaitu Partai Nadhatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Perti dan Parmusi. Ketua sementara saat itu adalah H.M.S Mintaredja SH. Penggabungan keempat partai keagamaan tersebut bertujuan untuk penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia dalam menghadapi Pemilihan Umum pertama pada masa Orde Baru tahun 1973.

Anggaran dasar
Menurut anggaran dasarnya partai ini bertujuan untuk menegakkan dan membangun Negara Republik Indonesia atas landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menuju masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT.

Pada Pemilu 1999, PPP memperoleh 58 kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Pada Pemilu 2004, PPP kembali memperoleh 58 kursi.

Ketua Umum
Jabatan ketua umum pada awalnya berbentuk presidium yang terdiri dari KH Idham Chalid sebagai Presiden Partai serta Mintaredja, Th M Gobel, Rusli Halil, dan Masykur sebagai wakil presiden partai.

1. M. Syafaat Mintaredja (5 Januari 1973-1978).
2. H. Djailani Naro (1978-1984 yang menggantikan Mintaredja) dan (1984-1989).
3. Ismail Hassan Metareum (1989-1994) dan (1994-1998).
4. Hamzah Haz (1998-2003) dan (2003-2007). Pada 2001, Hamzah terpilih sebagai wakil presiden lewat suara majelis di Sidang Istimewa MPR tahun 2001. Dalam Pemilu Presiden 2004, PPP mencalonkan Hamzah Haz sebagai calon presiden, berpasangan dengan Agum Gumelar sebagai calon wakil presiden. Perolehan suara pasangan ini, sampai saat-saat terakhir penghitungan suara, hanya mencapai sekitar 3 persen.
5. Suryadharma Ali (2007-2012).

Ketua Umum : Suryadharma Ali
Alamat : Jl. Diponegoro No 60, Jakarta Pusat
Email :
Telepon : 021-31926164
Website :

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Partai Kebangkitan Bangsa, adalah sebuah partai politik Indonesia. Partai ini didirikan di Jakarta pada tanggal 29 Rabi'ul Awal 1419 Hijriyah / 23 Juli 1998 yang dideklarasikan oleh para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, (Munasir Ali, Ilyas Ruchyat, Abdurrahman Wahid, A Mustofa Bisri, A. Muhith Muzadi).

Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto lengser keprabon sebagai akibat desakan arus reformasi yang kuat, mulai yang mengalir dari diskusi terbatas, unjuk rasa, unjuk keprihatinan, sampai istighosah dan lain sebagainya. Peristiwa ini menandai lahirnya era baru di Indonesia, yang kemudian disebut era reformasi.

Sehari setelah peristiwa bersejarah itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok tanah air. Usulan yang masuk ke PBNU sangat beragam, ada yang hanya mengusulkan agar PBNU membentuk parpol, ada yang mengusulkan nama parpol.

Tercatat ada 39 nama parpol yang diusulkan. Nama terbanyak yang diusulkan adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat dan Kebangkitan Bangsa.

Ada juga yang mengusulkan lambang parpol. Unsur-unsur yang terbanyak diusulkan untuk lambang parpol adalah gambar bumi, bintang sembilan dan warna hijau.

Ada yang mengusulkan bentuk hubungan dengan NU, ada yang mengusulkan visi dan misi parpol, AD/ART parpol, nama-nama untuk menjadi pengurus parpol, ada juga yang mengusulkan semuanya. Di antara yang usulannya paling lengkap adalah Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai KH M Cholil Bisri dan PWNU Jawa Barat.

Dalam menyikapi usulan yang masuk dari masyarakat Nahdliyin, PBNU menanggapinya secara hati-hati. Hal ini didasarkan pada adanya kenyataan bahwa hasil Muktamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis.

Namun demikian, sikap yang ditunjukan PBNU belum memuaskan keinginan warga NU. Banyak pihak dan kalangan NU dengan tidak sabar bahkan langsung menyatakan berdirinya parpol untuk mewadahi aspirasi politik warga NU setempat.

Di antara yang sudah mendeklarasikan sebuar parpol adalah Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat (Perkanu) di Cirebon.

Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998 yang menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU.

Tim Lima diketuai oleh KH Ma'ruf Amin (Rais Suriyah/Koordinator Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr KH Said Aqil Siradj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir,S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Untuk mengatasi hambatan organisatoris, Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan PBNU.

Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima seiring semakin derasnya usulan warga NU untuk menginginkan partai politik, maka pada Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 20 Juni 1998 memberi Surat Tugas kepada Tim Lima.

Selain itu juga dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma'ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni dan Muhaimin Iskandar.

Tim Asistensi bertugas membantu Tim Lima dalam mengiventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk parpol baru, dan membantu warga NU dalam melahirkan parpol baru yang dapat mewadahi aspirasi poitik warga NU.

Pada tanggal 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasikan tugas-tugasnya. Tanggal 26 - 28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La Citra Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol. Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan:

Pokok-pokok Pikiran NU Mengenai Reformasi Politik, Mabda' Siyasiy, Hubungan Partai Politik dengan NU, AD/ART dan Naskah Deklarasi.

Partai ini pertama mengikuti pemilu pada tahun 1999 dan pada tahun 2004 mengikutinya lagi.

Partai yang berbasis kaum NU ini sempat mengajukan Gus Dur sebagai presiden yang menjabat dari tahun 1999 sampai pertengahan 2001.

Pada tahun 2004, partai ini memperoleh hasil suara 10,57% (11.989.564) dan mendapatkan kursi sebanyak 52 di DPR.

Ketua Umum: H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si
Sekretaris Jenderal: Ir. H. Muhamad Lukman Edy, M.Si
Ketua Umum : Muhaimin Iskandar
Alamat : Jl. Sukabumi No 23, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Email :
Telepon : 021-3155138 / 021-3155138
Website : http://www.dpp-pkb.org/

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
Partai Gerakan Indonesia Raya adalah salah satu partai politik baru di Indonesia. Dalam Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 2009, partai ini bernomor urut 5.

Partai ini tidak mencantumkan nama Prabowo Subianto sebagai pengurusnya, tetapi mengakuinya sebagai anggota. Tapi pembentukan partai ini adalah atas inisiatif Prabowo. Partai ini menjadi kendaraan politik Prabowo untuk mencalonkan diri sebagai Presiden RI.

Ketua Umum DPP Partai Gerindra adalah Prof Dr Suhardi, sedangkan posisi sekjen dijabat oleh Ahmad Muzani. Terdapat pula nama-nama yang cukup populer di dalam kepengurusan pusat partai ini, di antaranya Fadli Zon, Muchdi Pr, dan Halida Hatta, ketiganya sebagai Wakil Ketua Umum.

Keberadaan Muchdi Pr pada kepengurusan menyebabkan partai dalam keadaan sulit, karena kemudian Muchdi Pr menjadi tertuduh pada kasus pembunuhan Munir.

Sebagai partai politik baru, Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra menyita perhatian publik. Promosinya, melalui media massa secara terus-menerus, memasuki ruang dan benak masyarakat. Iklan yang muncul hampir setiap hari itu juga memperlihatkan partai ini memiliki kemampuan dana.

Ketika iklan Partai Gerindra muncul, orang membicarakan siapa di balik partai, yang terlihat memahami pentingnya promosi untuk memperkenalkan produk baru. Parpol, termasuk Partai Gerindra, adalah produk baru yang harus merebut "pasar" pemilih pada Pemilu 2009.

Prabowo Subianto Djojohadikusumo, nama itulah yang muncul. Mantan Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Kostrad) itu, setelah dipensiun dini dari ketentaraan tahun 1998, menjadi pengusaha.

Dia pernah memimpin sejumlah perusahaan dengan investasi di dalam dan luar negeri. Kini ia menjadi Presiden Direktur PT Kiani Kertas. Pantas, promosi Partai Gerindra besar-besaran.

Secara resmi Prabowo baru bergabung ke Partai Gerindra pada 12 Juli 2008. Partai ini didirikan pada Februari 2008 serta tercatat di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) pada 3 April 2008.

Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi mengakui, Prabowo campur tangan dalam pembentukan partai itu, tetapi selama ini di belakang layar. Prabowo tak muncul sebab masih tercatat sebagai pengurus Partai Golkar.

Alamat : Kantor DPP: Jl. Brawijaya IX No 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 Fax: (021) 7395154
Email : info@partaigerindra.or.id
Telepon : 021-72795478
Website : http://www.partaigerindra.or.id/


PARTAI HATI NURANI RAKYAT
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) adalah sebuah partai politik di Indonesia peserta Pemilu 2009 yang didirikan pada 2006. Dalam pengundian nomor urut peserta Pemilu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU, partai ini mendapatkan nomer urut satu.

Partai Hanura dirintis oleh Wiranto bersama tokoh-tokoh nasional yang menggelar pertemuan di Jakarta pada tanggal 13-14 November 2006. Para tokoh tersebut adalah Jend TNI (Purn) Wiranto, Yus Usman Sumanegara, Dr Fuad Bawazier, Dr Tuti Alawiyah AS, Jend TNI (Purn) Fachrul Razi, Laks TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, Prof Dr Achmad Sutarmadi, Prof Dr Max Wullur, Prof Dr Azzam Sam Yasin, Jend TNI (Purn) Subagyo HS, Jend Pol (Purn) Chaeruddin Ismail, Samuel Koto, Letjen TNI (Purn) Suaidi Marasabessy, Marsdya TNI (Purn) Budhy Santoso, Djafar Badjeber, Uga Usman Wiranto, Letjen TNI (Purn) Ary Mardjono, Elza Syarief, Nicolaus Daryanto, Anwar Fuadi, Dr Teguh Samudra, dan lain-lain.

Visi:
Kemandirian Bangsa:
Bangsa Indonesia saat ini terasa tidak mandiri lagi. Banyak tekanan dan intervensi asing yang sudah merajalela merugikan kehidupan seluruh bangsa. Kita harus rebut kembali, bangun kembali kemandirian kita dalam penyelenggaraan negara.

Kesejahteraan Rakyat:
Sebuah kata yang sudah sangat sering diucapkan tetapi sangat sulit diwujudkan. Semua kader Partai Hanura yang juga calon pemimpin bangsa, dibenaknya harus selalu tertanam kalimat 'kesejahteraan rakyat Indonesia', sekaligus mampu berusaha menghadirkannya.

Ketua Umum : Wiranto, SH
Alamat : Kantor DPP: Jl. Diponegoro No 1 Menteng, Jakarta Pusat, Fax: (021) 3922054. Media Center: Jl. No 23, Menteng, Jakarta Telp: (021) 31900922
Email : info@hanura.com
Telepon : (021) 31935334
Website : http://www.hanura.com/

Sumber : pemilu.inilah.com

Artikel Terkait